KPK: BPKTKI Selapajang Sepakat Dibubarkan

Bagikan

AksaraKata.com: Rapat Koordinasi mengenai Tenaga Kerja Indoneia (TKI) yang digelar intensif di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Rabu (10/9/2014) malam menghasilkan keputusan strategis.

Utamanya kesepakatan akan dikosongkan atau dibubarkannya Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (BPKTKI) Selapajang, Tangerang Banten.

Pembubaran itu bagian dari upaya menghentikan nasib buruk yang kerap dialami TKI seperti aksi pemerasan maupun pelayanan tidak memuaskan lainnya.

“Disetujui akan dilakukan pengosongan atau pembubaran area Selapajang,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam keterangannya di kantor KPK, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan antara lain Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Gatot Abdullah Mansyur.

Bambang lebih jauh menjelaskan, terkait pengosongan atau pembubaran itu, maka sebuah shelter khusus akan dibangun menggantikan BPKTKI Selapajang.

Shelter itu nantinya tidak terbatas menangani TKI bermasalah, namun juga untuk penumpang atau disebut common use lounge.

“Common use lounge ini sebagai center of crisis kalau ada orang sakit atau punya masalah di tampung disini dulu,” kata Bambang.

Selain itu, rapat juga menyepakati penyelesaian dualisme surat izin pengesahan boarding pass.

“Disepakati diserahkan kepada Angkasa Pura II, bahwa per Oktober 2014, KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) tidak di bandara tapi pada proses akhir pembekalan,” ujarnya.

Bambang menambahkan, rapat perbaikan tata kelola pengurusan TKI itu juga menyepakati pembentukan saluran pengaduan yang terintegrasi.

“Akan ada semacam penguatan fungsi pengamanan di bandara dengan teman-teman kepolisian,” ujarnya.

Tidak kalah pentingnya kata Bambang lagi, tindakan hukum tegas akan dilakukan kepada para calo yang selama ini berkeliaran di seputar pengurusan yang berkaitan dengan TKI.

“Bahkan kemudian tadi disepakati selama ini penanganan calo ditangani dengan cara administratif, kami mau dorong akan d tangani dengan lebih tegas,” kata Bambang. Direncanakan, program-program yang sudah disepakati ini akan dimonitor intensif setiap bulannya.

Dalam kesempatan sama, Kepala BNP2TKI, Gatot Abudllah Mansyur merespon positif keputusan rapat yang menyepakati pengosongan atau pembubaran BPKTKI Selapajang, Tangerang, Banten.

“Tentang pengosongan BPKTKI Selapajang itu kan menurut saya suatu terobosan yang luar biasa,” kata Gatot.

Sebelumnya, pada rapat yang digelar Selasa, 9 September 2014, KPK bersama Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Polri dan sejumlah kementerian lembaga sudah menyepakati lima langkah guna menjadi dasar perbaikan pengurusan TKI di Indonesia.

“Disepakati ada lima hal penting akan dijadikan dasar untuk perbaikan tata kelola TKI,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam jumpa pers.

Terdapat 13 kementerian atau lembaga yang diundang dalam rapat, antara lain, Kemenko Kesra, Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenkumham, Kemenlu, Kemenhub, BI, OJK, Kepolisian, Ombudsman, BNSP, PT. Angkasa Pura I, dan PT. Angkasa Pura II.

Sementara tercatat ada 40 poin rencana aksi yang harus diimplementasikan 13 kementerian/lembagahingga 2014 ini menyangkut lima langkah tersebut.

Bambang menjelaskan, poin pertama dari lima langkah tersebut adalah mengenai pembenahan infrastruktur peraturan dan dokumen perjanjian pengelolaan TKI.

“Begitupun termasuk di sini berbagai peraturan undang-undang yang mesti diharmonisasi,” kata Bambang.

Selanjutnya atau langkah kedua menyangkut pembenahan kualitas kelembagaan dan operasionalisasi TKI. Sedangkan ketiga menyoal pembenahan infrastruktur pemerintahan dalam mendorong layanan dan perlindungan dari TKI.

“Keempat di dalam sub rencana aksi ini kami ingin berkomunikasi dgn publik melalui media, itu sebabnya ada poin penting yaitu penguatan peran komunitas dalam monitoring perlindungan TKI,” kata Bambang.

Adapun langkah kelima yaitu, pembenahan infrastruktur bandara guna menunjang perlindungan terhadap TKI.

Kelima langkah yang disepakati dalam rapat rencana aksi ini sendiri merupakan ‚Äétindak lanjut penanganan kasus TKI pasca inspeksi mendadak (sidak) jelang Lebaran tahun 2014 belum lama ini.tbn/reza

bambang Penulis

Tinggalkan Balasan