Amanat UU SJSN dan UU BPJS, Kesehatan 240 Juta Jiwa Wajib Dijamin

Bagikan

AksaraKata.com: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tinggal hitungan hari. Siapakah yang terpilih memimpin negeri berpenduduk 240 juta jiwa ini dalam lima tahun mendatang? Bagi sebagian pakar dan pengamat kesehatan tidak menjadi soal, asalkan masalah kesehatan di dalam negeri harus menjadi prioritas.

“Siapa pun presidennya, entah untuk lima tahun mendatang atau periode-periode berikutnya, Jaminan Kesehatan Nasional harus tetap harus berlanjut. Ini merupakan amanat UU SJSN dan UU BPJS. Siapa pun itu tidak boleh melanggar regulasi ini,” kata Prof Razak Thaha, guru besar ilmu kesehatan dan gizi Universitas Hasanuddin, di Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Menurutnya, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut, hanya bisa diubah oleh DPR sebagai pembuat UU. Karenanya, Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh seenaknya melanggar.

Terlebih lagi peta jalan (road map) JKN 2012-2019 sudah diluncurkan untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam mencapai jaminan kesehatan universal. Dalam peta jalan tersebut telah ditetapkan sejumlah aspek pendukung realisasi program, yakni aspek perundangan, kepesertaan, manfaat, dan iuran.

“Peta jalan ini harus juga dijalankan oleh Presiden. Berbagai pihak harus ikut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan JKN,” katanya.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany, mengatakan masalah kesehatan yang harus mendapat perhatian paling serius adalah penambahan anggaran belanja kesehatan.

Menurutnya, belanja kesehatan Indonesia sejak 40 tahun lalu hanya berkisar di angka 3% dari produk domestik bruto. Padahal, untuk meningkatkan kualitas layanan memerlukan biaya yang lebih besar.

“Inilah yang membuat negeri ini tertinggal dibanding negara lainnya. Akibatnya kualitas pelayanan jelek karena biayanya kecil. Sekarang ini kualitas rumah sakit kita jelek sekali, terbukti kalau pejabat sakit berobatnya ke luar negeri, mati di luar negeri,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin, salah satu hal yang harus menjadi catatan penting capres, yaitu pemerataan pelayanan kesehatan. Termasuk persebaran fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Karena itu, para capres harus memprioritaskan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN dan 10% APBD. Anggaran ini diperlukan untuk melakukan pemerataan pelayanan.

Anggaran kesehatan yang memenuhi UU, kata dia, juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur kesehatan dan membiayai tenaga kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya.*scn

Tinggalkan Balasan

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline