“Amplop Politik” Buat Guru Se-Indonesia, dari Prabowo

Bagikan

Jakarta – AksaraKata.com: Anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Rieke Diah Pitaloka mengecam aksi pengiriman amplop berfoto Capres Prabowo Subianto berisi uang yang dikirim ke sejumlah guru di beberapa kota di Indonesia.

“Saya mengingatkan bahwa itu penghinaan terhadap guru. Saya berharap guru berjuang dan tidak terjebak pada politik uang yang tidak seberapa,” kata Rieke dalam keterangannya di Jakarta.

Rieke menekankan, politik uang dalam pengiriman amplop-amplop bergambar Prabowo, semacam degradasi pendidikan politik.

“Soalnya politik uang ini jadi fenomena awal dari terjadinya korupsi. Itu kenapa perbuatan-perbuatan politik uang seperti mengirim amplop berisi uang ke guru, ini sangat menghina dunia pendidikan,” ujar Rieke.

Setiap pemilih, Rieke menekankan harus memiliki harga diri dengan menolak setiap bentuk politik uang, apapun bentuknya, apalagi para guru.

Menurutnya, jika para guru permisif terhadap hal-hal itu, memilih karena dibayar, maka itu bukan hanya pukulan balgi dunia pendidikan. Tapi juga bermakna bahwa korupsi dianggap sebagai kewajaran dalam pendidikan Indonesia.

Namun, Rieke yakin para guru di seluruh Indonesia, akan menjaga marwah pendidikan yang memiliki martabat, tak akan mau terlibat politik uang.

“Apalagi para pengajar dan pendidik ini jadi garda terdepan dalam melawan korupsi. Dan korupsi bisa berawal dari politik uang,” kata Rieke.

Meski begitu, Rieke menegaskan dirinya percaya entitas pengajar dan pendidik Indonesia saat ini tidak akan main-main dalam menentukan sikap politik pada ajang Pilpres 2014. Sementara itu, Ketua DPP Serikat Pekerja PT Pos Indonesia Jaya Santosa menjelaskan amplop bergambar Calon Presiden Prabowo Subianto yang berisi uang yang dikirim ke para guru di sejumlah tempat di Indonesia, mencapai puluhan ribu.

“Paling sedikit amplop berisi uang untuk guru-guru itu berjumlah 50 ribu lembar dengan biaya pengiriman sebesar Rp4 miliar ke sejumlah tempat di Indonesia melalui PT Pos Indonesia,” kata Jaya.

Ia menjelaskan, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mencurigai aktivitas pengiriman surat melalui PT POS tersebut.

“Kami sudah dicurigai oleh Bawaslu. Padahal, pengiriman itu dilakukan oleh oknum pegawai PT Pos, yang digandeng tim sukses capres cawapres nomor 1,” ujarnya.

Bahkan, ia menyebutkan pengiriman amplop itu pun, diduga kuat melibatkan pejabat tinggi PT Pos Indonesia.

“Ada oknum pegawai dan pejabat PT Pos yang berkaitan saudara dengan Hatta Rajasa sebagai cawapres nomor urut 1,” katanya.

Upaya pengiriman itu, sangat mencederai proses demokrasi. Pasalnya, penghiriman surat itu melibatkan alat negara.

“Kami akan memproses itu secara hukum. Apalagi, pengiriman amplop berisi uang itu termasuk money politic dan mencederai demokrasi,” kata Jaya.*scn

Tinggalkan Balasan

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline