Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Lecehkan Negara Indonesia

Bagikan

aksarakata.com : Pengamat pertambangan dari Institut Pertanian Bogor DR Lukman Malanuang menilai bahwa renegosiasi kontrak karya pertambangan (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)  yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dengan perusahaan pertambangan justru melecehkan Negara Indonesia. Pasalnya, renegosiasi itu mensejajarkan posisi negara dengan perusahaan tambang.

“Posisi negara harus lebih tinggi dari perusahaan tambang, jadi  KK dan PKP2B seharusnya langsung disesuaikan sesuai yang dikendaki oleh negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 169 huruf B UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Butabara (UU Minerba)”, tegas Lukman Malanuang dalam diskusi soal “Aspek Hukum Renegosiasi Kontrak Pertambangan” yang digelar Pusat Studi Hukum dan Energi Pertambangan (PUSHEP) di Jakarta, Jumat (06/03).

Lukman Malanuang menegaskan bahwa  saat ini renegosiasi harus dihentikan karena tidak sesuai dengan UU Minerba. UU ini hanya memberikan waktu selama 1 tahun paska diberlakukannya pada 12 Januari 2009. Jadi, menurut Lukman Malanuang, setelah 12 Januari 2010 seharusnya renegosiasi yang dilakukan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan amanat undang-undang.

“Hasil renegosiasi tersebut juga patut dipertanyakan dari sisi legalitasnya karena sudah tidak berdasar hukum,” tegas Lukman Malanuang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Energi Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar, menyayangkan polemik proses renegosiasi yang berlarut-larut  dan tak kunjung selesai. Menurutnya, sampai saat ini, sudah 6 tahun lebih UU Minerba berlaku, baru 1 perusahaan dari 107 perusahaan pemegang KK dan PKP2B yang sudah tuntas renegosiasinya.

“Pemerintah hanya berputar-putar pada kesepakatan MOU yang terus diperpanjang yang akhirnya menjadi proses yang transaksional,” tegasnya.

Pemerintah, kata ia, harus jelas apakah bisa menyelesaikan renegosiasi ini dengan waktu yang secepatnya atau sudah menyerah dan menyatakan gagal.  Oleh karena itu, imbuh Bisman, tata kelola pertambangan menurut UU Minerba tahun 2009 sudah tidak lagi menggunakan sistem kontrak tetapi dengan sistem izin yang lebih sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 33. (sp/mlh) Sumber : bb

 

Tinggalkan Balasan